LIDIJOURNAL.ID - Dalam keterangan pers nya, dikantor ETOS 9/2/2021, Direktur Infokom ETOS Indonesia Institute Tb Sultan Fadillah mengatakan pemerintah dalam hal ini BPK segera bisa mengaudit PTPN atas lahan-lahan yang menjadi alih fungsi tidak pada tempatnya, aset negara ini harus diselamatkan bukan dibagi-bagikan seenaknya, PTPN yang merupakan perusahaan milik pemerintah tak bisa seenaknya menyewakan apalagi sampai menjual tanah-tanah negara sambung Sultan kepada media.
Apabila negara dalam hal ini BPK tidak bisa bertindak, maka habis sudah aset negara ini.
Ini punya negara bukan punya orang per orang direksi PTPN atau komisaris nya.
Kalau memang ini janji pak Presiden membersihkan dari budaya penyelewengan aset negara, disini harus dibuktikan kata Sultan kembali.
Apakah cukup BPK saja yang mengaudit?, BPK mengaudit dan memberikan rekomendasi untuk memanggil direksi-direksi PTPN itu,
Saya kasih contoh satu saja bahwa tanah yg dipakai pabrik aqua di jln raya sukabumi adalah lahan PTPN VIII, belum lagi yang di Deli Serdang Sumut yang menjadi perumahan mewah juga milik PTPN III, kalau BPK tidak punya data, maka ETOS yang akan membantu serahkan bukti-bukti itu kata Sultan mengakhiri wawancaranya
