LIDIJOURNL.ID, Jakarta - Aktivis Jakarta Enal Bupolo Menyoroti, Berdasarkan ketentuan mengenai penerbitan SMPT dan hak gaji CPNS di atur dalam peraturan BKN No 14 tahun 2018 tentan petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil antara lain.
• Tanggal berlakunya SMPT di tetapkan paling lambat satu bulan setelah berlakunya SK CPNS
• Gaji CPNS dibayarkan berdasarkan berlakunya SMPT.
Berdasarkan aturan di atas, Mengingat bulan Maret 2021 yang lalu para pegawai yang lolos CPNS Tahun 2019 telah melaporkan diri ke instansi-instansi terkait di kabupaten buru Provinsi Malaluku, dan dikeluarkanya. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SMPT) oleh BKD Kabupaten buru.
Kemudian, Para calon pegawai tersebut di kumpulkan di aula BKD kabupaten buru untuk mendapatkan arahan terkait. Prajabatan atau Latihan Dasar tanpa SK dan untuk melancarkan kegiatan ini maka di buatlah. Surat Keterangan Pengganti SK 80%.
Hal ini menurut Enal Bupolo saat di wawancara di kediamanya Sekretariat. Himpunan Mahasiswa buru (HMB) Jakarta. pada Senin 14 Juni 2021 pukul 22.00 WIB, Mengatakan
"Saya Menilai Hal Ini Sanagat Bertantangan dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh. Lembaga Administrasi Negara (LAN) yakni prajabatan utamanya adalah telah menerima SK 80%". Tuturnya.
Dia Menambahkan, sampai saat ini SK dan hak dari CPNS tahun 2019 berupa gaji serta THR dan gaji 13 belum di bayarkan oleh pemerintah kabupaten buru.Ujar Enal BupoloI.
Iya Juga Menegaskan, dan memberikan ultimatum kepada pemda kabupaten buru dalam hal ini Bupati buru.
"Bapak Ramli Umasugi segera dan secepatnya selesaikan hak para calon pegawai negeri sipil sebab mereka bagian dari pada rakyat Indonesia yang harus di perjuangkan". Tutupnya
