 |
| Foto: Kamarudin Souwakil Ketua Umum SEMMI DIY |
Jogyakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin genap berumur dua tahun pada hari ini, Rabu 20 Oktober 2021.
Kinerja periode Jokowi kedua ini terbilang mengalami perjalanan cukup terjal karena harus menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga sekarang. Sejumlah kalangan ada yang memuji capaian kinerja pemerintah, tapi ada juga yang mengkritisi.
Kali ini kritik dan saran datang dari Kamarudin Souwakil yang juga Ketua Umum SEMMI DIY, saat di hubungi media, Rabu, (20 - Oktober - 2021).
Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin genap memasuki usia 2 Tahun. Tentu dalam perjalanan pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menua banyak berbagai polemik dan kritik dari masyarakat persoalan demokrasi, HAM dan proses penegakan hukum yang dinilai masyarakat belum adil.
Dalam momentum 2 tahun Joko widodo dan Ma’ruf Amin, tepatnya 20 Oktober 2021, sebagai wujud dalam mencapai suatu pemerintahan yang good governance perlu adanya suatu evaluatif yang kemudian menjadi catatan dalam proses penyelenggaraan negara,dimana Negara patuh pada demokrasi, HAM dan penegakan hukum. Ujar, Kamarudin Souwakil
Lebih lanjut, pria yang sering disapa, Dino, menegaskan bahwasanya, jika dilihat terkait komitmen pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin dalam melakukan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara maksimal. Bahkan kondisinya semakin memburuk dari persoalan demokrasi, ham dan penegakan hukum. Hal itu karena Negara mengabaikan perlindungan dan pemenuhan ham sebagai bagian dari mandat konstitusi.
Misalnya persoalan demokrasi dimasa pemerintahan Joko widodo - Ma’ruf Amin mengalami kemerosotan yang berkaitan dengan kebebasan sipil. Hal tersebut mengindikasikan demokrasi dimatikan secara perlahan. Hal ini dapat dilihat dari kebebasan sipil dan masih masifnya serangan terhadap pembela ham, pendekatan represif aparat dalam mengawal jalannya aksi penyampaian pendapat yang dilakukan masyarakat, serta masih kurangnya pembuatan kebijakan yang melibatkan unsur masyarakat sebagai bagian dari partipasi publik.
Terakhir, Dino, memberikan masukan, kepada pemerintah, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, "Pemerintah harus melakukan evaluasi secara koprehensif dan kemudian membuat suatu kebijakan dan pola pendekatan yang dapat membangun suatu kepercayaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Negara.karena pada dasarnya Negara hadir untuk memberikan rasa keamanan, keadilan dan kesejahteraan kepada setiap warga Negara." Tuturnya
