 |
| Flyer Konferensi Pers |
Jakarta - Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Se-Jakarta Berencana Akan menggelar Konferensi Pers terkait PCR sebagai syarat perjalanan. Sebagai Warga Negara indonesia Khususnya Kami Pemuda dan Mahasiswa Se-Jakarta Menolak Adanya Persyaratan Perjalanan Dalam Maupun Luar Negeri yang syarat Wajibnya Menggunakan PCR sebagai syarat Utama.
Sangat disesalkan Jika Kami diwajibkan Menaati Pemerintah dalam Gerakan Vaksinasi baik Tahap Pertama maupun kedua Namun Sertifikat vaksin Pun tidak Berlaku sebagai Syarat Perjalanan.
Koordinator Kegiatan Jumpa Pers Tolak Komersialisasi PCR Sebagai Wajib Utama Perjalanan "M. Saleh" Mengatakan jika Pemerintah mewajibkan PCR sebagai Legal Formal Perjalanan Baik darat maupun Udara, Maka Secara kelembagaan Kami Mengutuk Keras Aktor-Aktor Dibalik Komersialisasi PCR," Ungkap nya dalam keterangan release nya pada Senin, (01/11/2021) Malam.
Jangan kami dimainkan seperti Bola, Digiring dimana saja yang pemerintah mau, Kami Secara kelembagaan Merasa Pemerintahan Jokowi-Amin Gagal dalam Mengadaptasi negara Ini.
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Se-Jakarta juga menuntut keras atas Aktor-aktor di balik komersialisasi PCR tersebut dan merasa Pemerintah gagal atasi Pandemi.
"Kami tetap Menuntut Keras Atas Aktor-aktor Dibalik Komersialisasi PCR. Kamipun merasa Pemerintah Gagal Mengatasi Covid 19, dan Vaksinasi Masal Pun hanya sebagai pola Permainan Pemerintah,"Katanya.
Adapun beberapa tuntutan dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Se-Jakarta sebagai berikut:
Kami Menuntut:
1. Presiden Segera Copot Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Mentri Investasi dan Kemaritiman yang terlibat dalam Komersialisasi PCR.
2. Presiden segera Pecat Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin Karena Keterlibatannya Dalam Komersialisasi PCR sebagai surat wajib Jalan.
3. Kementerian kesehatan Harus Bertanggung Jawab atas Sertifikat Wajib Vaksin sebagai Tolak ukur Perjalanan dan aktivitas Masyarakat.
4. Dokpol Baik Tingkat Polsek, Polres, dan Mabes Polri segera Dipecat karena Tidak Mampu bertanggung Jawab Atas Sertifikat wajib Vaksin sebagai Legal Formal Masyarakat yang sudah Vaksin.
