 |
| Foto: Aksi Puluhan Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa MOROWALI Jakarta gelar aksi di depan Menteri Perhubungan republik Indonesia Soal Gratifikasi antara PT Tiram Indonesia dan Bupati Morowali Pada Jakarta Pusat pada Jumat 13/05/22 Siang. |
Jakarta - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa MOROWALI Jakarta gelar aksi di depan Menteri Perhubungan republik Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat 13/05/22 Siang.
Koordinator aksi, Mimpunann Mahasiswa Morowali Jakarta, Imam Safii mengatakaan sulawesi tengah merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpa dan merupakan salah satu wilahyah penghasil nikel di indonesia hal ini yang kemudian mendorong investasi beberapa perusahaan untuk masuk ke morowali dengan dalil mensejahterahkan masyarakat .
Namun alih-alih memberikaan kesejahteraan di morowali , PT Tiram indonesia yang memperoleh izin pembangunan jetty dan izin
"operasional di wilayah konawe utara telah melakukan pelanggaran hukum yaitu mencaplok wilayah kepulauan morowali yaitu desa matarampe kab morowali," Ujarnya saat berorasi di depan gedung kementerian Perhubungan RIJumat 14/05/22 siang
Lanjut kata (imam) Sapaan akrapnya, ini tentu sangat merugikan masyarakt morowali karena dengan beroperasi secara ilegal PT Tiran indonesia mengabaikan kewajiban perusahaan seperti pemberian dana CSR kepada penduduk desa matarampe , dana PPM dan pemasukan pajak daerah untuk kesejateraan masyarakat morowali.
"Kami menduga kuat adanya indikasi Gratifikasi antara PT Tiran indonesia kepada Bupati Morowali, Taslim yang sengaja membiarkan PT Tiran di kabupaten morowali secara ilegal sejak tahun 2018," Tegasnya
Hal itu, Puluhan Mahasiswa dan pemuda yang mengatas namakan diri “Himpunan Pelajar Mahasiswa Morowali Jakarta" Mendesak dengan ultimatum diantaranya:
1. Mendesak kementerian perhubungan untuk segera memanggil dan memeriksa Dirut Operasional PT Tiran Indonesia yang beroperasi di Morowali desa Matarampe (sulteng) karena diduga Kuat belum Mengantongi Izin Pemda Morowali (ilegal)
2. Mendesak Kementrian Perhubungan untuk segera Mencabut Izin Tersus PT tiran indonesia di Konawe Utara namun beroperasi secara ilegal di morowali sejak tahun 2018.
3. Mendesak KPK segera memanggil dan Memeriksa Bupati Morowali Taslim karena diduga adanya indikasi Gratifikasi bersama PT Tiran Indonesia yang beroperasi secara ilegal di desa matarampe morowali
