 |
| Foto: Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Tri Natalia Urada. |
Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St.Thomas Aquinas mengadakan aksi demonstrasidi kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Kamis (8/9/2022). Aksi yang diikuti oleh ratusananggota PMKRI tersebut berasal dari berbagai cabang seperti cabang Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan PMKRI Cabang Bogor.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB dimulai dengan pergerakan massa dari titik kumpul di Margasiswa I, Menteng Jakarta Pusatmenuju Patung Kuda.Aksi yang dilaksanakanhari ini juga dilakukan oleh seluruh PMKRI cabang se-Indonesia.Dalam aksi tersebut, Pengurus Pusat PMKRI menyampaikan tuntutannya terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Presidium GerakanKemasyarakatanPengurus PusatPMKRI, Billy Claudio menyatakan bahwa fokus aksi kali ini menuntut pemerintah agar tegas memberantas mafia migas yang selama ini menguasai rantai pasokan minyak di pasar. Lebih lanjut Billymengatakan bahwa pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran menyentuh masyarakat kelas bawah.
“Kami memintaagar pemerintah segera dan dengan serius memberantas mafia migas dari hulu ke hilir.Kami juga menyorotikebijakan kenaikan BBM subsidi ini tidak tepat. Kami juga meminta agar pemerintah segera membuat regulasi terkait pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran karena data pemerintah menunjukkan 70% BBM subsidi justru dinikmati masyarakat kelas menengah ke atassementara hanya 30%dinikmati masyarakat kelas bawah.” kata Billy Claudio.
Ketua Presidium Pengurus PusatPMKRISt. Thomas Aquinas periode 2022 -2024, Tri Natalia Urada yang ditemui,mengatakan PMKRI menolak serta mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan kenaikan BBM subsidi karena akan menyengsarakan rakyat.
“Pemerintah harus segera mencabut kebijakan kenaikan BBM subsidi tersebut.Selain itu,pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran.Kebijakan aplikasi MyPertamina yang diterapkan oleh Pertamina jugamemicu kontroversi di tengah masyarakatdan memberi celah terjadinyapraktik pungli.Atas hal ini, kami menegaskanPMKRI berdiri bersamarakyat kecil.”kata Tri Natalia Urada.
“PMKRI memiliki 5 tuntutan terhadap pemerintah, yang pada intinya adalah pemerintah harus mencabut kebijakan tersebut, meningkatkan pengawasan, menindak tegas mafiapenimbun BBMsubsidi, intervensi pasar mencegah kenaikan harga dan mengalihkan kebijakan BLT menjadi subsidi silang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelaku UMKM.”ujarTri Natalia Urada.
