BULA - Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Murad Ismail Membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kelompom Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Pokjanal) Posyandu dan Pelatihan Kader Posyandu yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Minggu (12/03/2023).
Dalam acara tersebut Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas turut mendampingi Gubernur Maluku dan Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad, selain itu turut hadir Ketua TP-PKK Seram Bagian Timur Yulia Misa Keliobas, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie didampingi istri, Asisten II Setda Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten SBT, kader posyandu, beserta unsur terkait lainnya.
Dikesempatan ini juga Ketua TP-PKK Provinsi Maluku menyampaikan kebangganya kepada Pemkab SBT yang mendapatkan penghargaan Nasional dikarenakan angka stuntingnya menurun drastis.
"Tidak ada hasil yang mengkhianati proses dan kita cukup bangga karena angka stunting pada tahun 2022 mencapai 24,1%.” ujarnya Widya.
Dirinya mengajak, agar semua pihak tidak lengah dalam penanganan stunting karena sesuai arahan Presiden pada tahun 2024 prevalensi stunting tingkat nasional harus turun menjadi 14% dan untuk Provinsi Maluku sebesar 20%.
“Harapan saya hal ini bisa dicapai dan jangan sampai angka stunting ini naik karena itu hal ini sangat perlu diperhatikan untuk mencegah stunting.” ungkapnya.
Selain itu Nina parenting Maluku ini juga berpesan, agar Pemerintah dapat mengoptimalkan peran pokjanal posyandu yang telah terbentuk dengan melakukan koordinasi antar anggota, serta OPD dan seluruh kader TP-PKK agar dapat membentuk jejaring tim pokjanal posyandu sampai ke setiap desa
“Rakor yang dilaksanakan ini sesuai permasalahan dimana perlu meningkatkan kapasitas kader posyandu. Saya berharap secepatnya bisa dibuatkan Surat Keputusan (SK) untuk pokjanal dan tidak diganti minimal 2 tahun.” jelasnya.
perubahan strategi yang dilakukan ini dikarenakan pengetahuan tentang stunting pada kader posyandu sangat kecil.
“Posyandu adalah ujung tombak untuk mengidentifikasi terindikasinya stunting pada anak atau tidak, karena itu diperlukan kader yang mempunyai kelebihan untuk menjelaskan tentang stunting dan pencegahannya.” Lanjutnya
Widya juga berharap agar rakor ini dapat menghasilkan rencana aksi yang implementatif dan bisa dilaksanakan di tahun ini, sehingga peran posyandu sebagai ujung tombak bisa terbukti.
“Kita harus bersama-sama mendorong percepatan penurunan stunting, sehingga anak-anak ini bisa menjadi generasi brilian dan cerdas yang bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dan mudah-mudahan kolaborasi kita semua bisa membawa hasil yang baik untuk penurunan stunting di SBT, tetap semangat perangi stunting di Bumi Ita Wotu Nusa.” Tutupnya. (EVA).
