 |
| Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas. |
BULA - Bupati kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas mengungkapkan kebingungan dirinya terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Pasalnya, banyak desa di kabupaten penghasil Minyak dan Gas (Migas) itu mengelola DD-ADD hingga mencapai miliaran rupiah namun masyarakatnya tidak sejahtera.
" Di daerah ini dengan jumlah desa sebanyak 198 desa, yang setiap tahun mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ini hampir mencapai Miliyaran rupiah. Tapi kenapa masyarakatnya seng bisa sejahtera," ungkap Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas saat menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemda SBT dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Bula
Keliobas menyayangkan, mengapa daerah dengan jumlah desa terbanyak itu tidak mampu mengelola anggaran yang diberikan oleh negara itu dengan baik. Padahal anggaran tersebut diperuntuhkan untuk kesejahteraan rakyat.
Lanjut Keliobas, kucuran anggaran yang masuk ke kabupaten SBT, bila dibandingkan dengan daerah lain di provinsi Maluku, kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh nominal DD dan ADD-nya cukup fantastis.
" Dari 198 Desa ini setiap tahun itu daerah mendapat pemasukan anggaran sebanyak 198 miliyar jika diperkirakan. Tapi Ini masalahnya dimana, apakah di perencanaannya ka, penganggarannya ka, atau pengawasannya," tanya Keliobas
Menelisik kondisi yang terjadi, Bupati dua periode ini pun menaruh kelalaian besar terhadap para kepala desa maupun penjabat kepala desa, yang dinilai tidak pro aktif dan tak mampu mengoptimalkan sistem pengelolaan DD dan ADD pada desanya masing-masing.
"Makanya para kepala desa harus mampu memahmi regulasi, baca aturan aturan pemerintah tentang sistem pengelolaan Dana Desa itu agar bisa mengatur pengelolaanya secara baik" tandasnya
Kendati demikian, Keliobas pun menyarankan agar seluruh kepala desa lebih rajin lagi membaca regulasi tentang pengelolaan Dana Desa agar dapat dipahami. Selain itu, ia berpesan agar para kades dapat menata sistem pelayanan pemerintahan dan administrasi desan secara baik, serta dapat menahan diri dari praktek penggelapan DD-ADD yang berujung pada KKN. (EVA)
