 |
| Irwan. A. H. M, Koordinator SOMASI Jakarta |
Jakarta - Koordinator Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta mendesak Menteri Dalam Negeri untuk tidak melantik Syarif Hidayat sebagai Penjabat Bupati Buru dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan jual beli jabatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Irwan Abd. Hamid, S.H., selaku Koordinator SOMASI Jakarta, dalam keterangan persnya meminta KPK untuk segera menjalankan tugasnya sebagai lembaga antikorupsi dan membongkar skandal suap dan praktik jual beli jabatan. Jum'at, 24/5/2024.
Menurut Irwan, beredar dua berkas di masyarakat terkait Surat Keputusan yang dibuat oleh Kemendagri. Berkas pertama atas nama Muhammad Ilyas (Sekretaris Daerah Buru), dan berkas kedua atas nama Syarif Hidayat.
"Surat Keputusan pertama yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian pada tanggal 16 Mei 2024 menunjuk Muhammad Ilyas sebagai Penjabat Bupati Buru. Namun, kemudian beredar Surat Keputusan kedua yang ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2024 yang menunjuk Syarif Hidayat sebagai Penjabat Bupati Buru," jelas Irwan.
SOMASI Jakarta menduga bahwa pergantian nama Penjabat Bupati Buru ini merupakan praktik jual beli jabatan di Kemendagri. Mereka mendesak KPK untuk menyelidiki kasus ini dan menindak tegas para pelakunya.
"Kami meminta KPK untuk segera menyelidiki kasus ini dan menindak tegas para pelakunya. Praktik jual beli jabatan ini merupakan pengkhianatan terhadap rakyat dan harus diberantas," tegas Irwan.
SOMASI Jakarta juga meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menunda pelantikan Syarif Hidayat sebagai Penjabat Bupati Buru dan Somasi Jakarta pastikan membuat Laporan Pengaduan hingga KPK dapat mengungkap kasua tersebut.
Bahwa Jangan sampai pelantikan ini memperkuat dugaan adanya praktik jual beli jabatan di Kemendagri," pungkas Irwan.
