 |
| Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Seram Bagian Timur, Talimuddin Rumaratu saat memberikan sambutan pada kegiatan dialog dan sarasehan HKTI SBT |
ALFATIHNET.CO.ID, BULA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin mendapat sorotan publik. Kebijakan ini, yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres), bertujuan mengembalikan akses mereka pada kredit formal dan menjauhkan dari jeratan pinjaman online (pinjol) maupun rentenir.
Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo, mengungkap rencana tersebut dalam diskusi ekonomi yang digelar bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan.
“Penghapusan utang ini merupakan langkah krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat kecil dan memastikan mereka bisa kembali terhubung dengan lembaga permodalan formal,” ujar Hashim, Rabu (23/10).
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberikan dorongan bagi sektor pertanian dan perikanan agar lebih produktif dan kompetitif.
Tanggapan HKTI Seram Bagian Timur
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Seram Bagian Timur, Talimuddin Rumaratu, menyambut positif rencana penghapusan utang tersebut. Ia menilai kebijakan ini dapat menjadi angin segar bagi petani dan nelayan di daerah yang selama ini kesulitan mengembangkan usaha akibat lilitan utang.
“Kami sangat mendukung kebijakan ini. Dengan utang yang dihapus, petani dan nelayan di Seram Bagian Timur bisa kembali fokus mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga tinggi dari rentenir,” kata Talimuddin kepada media ini, Kamis (24/10).
Ia menambahkan, kebijakan ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan sekaligus meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan.
“Tanpa utang, perhatian kami bisa beralih sepenuhnya pada peningkatan produksi dan inovasi. Ini adalah momentum penting untuk menciptakan sektor pertanian dan perikanan yang lebih maju dan berdaya saing,” lanjutnya.
Talimuddin juga menekankan pentingnya pendampingan bagi petani dan nelayan agar kebijakan tersebut berdampak jangka panjang. “Selain penghapusan utang, kami berharap pemerintah memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan dan akses pasar, sehingga keberlanjutan usaha bisa lebih terjamin,” ujarnya.
Kebijakan penghapusan utang ini diyakini dapat memperkuat ekonomi rakyat dan memberikan peluang baru bagi petani, nelayan, dan UMKM di seluruh Indonesia. Harapannya, implementasi segera dilakukan agar manfaatnya bisa cepat dirasakan. (FRR).
